Comments on: Pedagang Kakilima Dan Informalitas Perkotaan

By: Erwin

Erwin — Wed, 24 Feb 2010 04:58:38 +0000

Iya setuju banget PKL harus direlokasi.
Di Poncol Senen sudah jadi tempat yg sangat tidak tertib, dan terlihat mulai menjadi tempat tindakan kriminal.
Dan kalo malam kios yg tersembunyi jadi tempat utk narkoba.

Jalanan pun menjadi sangat macet akibat para PKL yg menggelar barang dagangannya di jalan2 raya.
Padahal lokasinya sangat berdekatan dengan stasiun Senen yg merupakan stasiun KA besar.

Efek buruk para PKL yg tidak tertib ini mulai meluas.

Tolong dong pemerintah segera lakukan relokasi di tempat2 PKL yg sudah sangat tidak tertib.

By: Mohamad Ariau

Mohamad Ariau — Sun, 26 Jul 2009 13:58:53 +0000

sudut pandangnya bisa saya terima.

‘tidak tertibnya PKL’ dikarenakan tidak ada wadah atau tidak terurusnya sistem ke-PKL-an.Bukan selalu karena tidak adanya lapangan pekerjaan atau tuntutan ekonomi.

ayoo donk pemerintah,buat program yang bagus dan jangka panjang untuk PKL

By: Meli

Meli — Wed, 15 Apr 2009 07:49:54 +0000

PKL memang harus ditertibkan, tapi jangan pakai kekerasan.
Saya setuju dengan relokasi adalah jln yg tepat.
Tapi saya tidak setuju kalo PKL dibiarkan saja.

Sebab kasihan para penduduk yang di depan rumah/tokonya diduduki oleh para PKL.
Sebut saja Poncol-Senen (jl.Kalibaru Timur) Jak-Pus. para pemilik rumah/toko resmi malah tidak bisa berjualan akibat terlalu bnyknya PKL yang tidak tertib dan membuat kendaraan tidak bisa masuk di jalan yang seharusnya adalah jalan Raya.
Hal ini adalah ironis karena pemerintah sudah puluhan tahun melihat masalah ini tapi tidak melakukan apa2.
Mungkin karena banyak petinggi2 yang terlalu sayang melepas setoran2 dari para PKL Poncol yang jumlahnya lumayan.
Dan dengan begitu malah melupakan hak2 para pembayar pajak yang resmi.

Semoga pemProv Jakarta dapat menindak lanjuti hal ini dengan tegas dan bijaksana.

By: zul

zul — Mon, 02 Mar 2009 00:12:57 +0000

bisa dijelaskan mas desammenurut perspektif weber dan durkheim, makaceh

300 RIBU MENJADI 22 JUTA DALAM 100 HARI
klik link saya

By: tiwikromo

tiwikromo — Tue, 16 Dec 2008 11:10:17 +0000

Masalah PKL adalah masalah “keberpihakan” dan bukan masalah tata ruang ataupun masalah lalu lintas macet atau masalah aparat cari obyekan.Selama tujuan utama pemerintah daerah adalah “kekuasaan dan perintah pengijon sewaktu kampanye,meskipun melawan hukum dan tidak manusiawi ,tetap akan dilakukan ” selama itu masih dalam restu cukong yang mencalonkan dia jadi pajabat.
Terasa sekali bahwa pejabat lebih berpihak pada pedangan besar yang ada di Mall. pedagang ini takut tersaing dengan pedagang tradisionil dan PKL, maka PemDa secara sistematis membunuh lawan pedagang besar tsb dengan cara : semula membiarkan dulu pkl/ pedagang pasar tradisionil kemudian setelah kelihatan maju ,baru digusur ,sehingga yang digusur tidak hanya tempatnya tetapi juga dagangannya dan langganannya,sehingga kerugian PKL lebih besar,artinya pembunuhan mata pencaharian PKL lebih mengena. Pemda tidak tunduk pada presiden tetapi tunduk pada cukong yang membeayai kampanyenya.Dan tidak takut dengan DPRD karena mereka adalah sekedar taxi bagi cukong untuk mendudukkan jagonya jadi pejabat.Cukong bebas memilih partai mana yang termurah untuk mensukseskan jagonya jadi pejabat.Saya khawatir demokrasi di negeri ini sudah tergadaikan.

By: Kakilima dan Mahluk-mahluk Berdasi « nik.e

Kakilima dan Mahluk-mahluk Berdasi « nik.e — Thu, 03 Jul 2008 09:32:17 +0000

[...] Masalah informalitas memang dihadapi kota Jakarta. Berita tentang pedagang kaki lima yang digusur tentunya bukan hal asing di telinga kita. Informalitas sudah menjadi bagian dari sebuah kota. Menurut Ananya Roy dan Nezar Alsayyad, informalitas adalah suatu moda urbanisasi yang menghubungkan berbagai kegiatan ekonomi dan ruang di kawasan perkotaan. Menurut pengamatan mereka, pada kota-kota di Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia, perkembangan kawasan perkotaan disebabkan oleh urbanisasi informal. [lebih detil bisa anda baca di sini] [...]

By: dee_48

dee_48 — Tue, 13 May 2008 08:35:07 +0000

meMeng c pedagang kaki lima jadi masalah yang gak pernah selesai_selesai,
penertiban kaki lima yang selama ini dilakukan sama satpol pp ituh kasar banget, kenapa saya bisa mengatakan hal itu, soalnya penertiban kaki lima itu sering banget terjadi didepan kampus saya,
Memang pedagang_pedagang itu terasa menganggu,karena kita harus berjalan di jalan raya yang padet banget sama kendaraan, Tapi tanpa mereka kita mau makan dimana???

Mungkin jalan keluar yang bisa dilakukan adalah dengan tidak hanya menertibkan mreka saja, tapi ada langkah_langkah yang diambil sebagai jalan keluarnya, seperti menyediakan tempat pengganti untuk mereka berjualan.

By: itsme231019

itsme231019 — Thu, 08 May 2008 22:00:16 +0000

wah, sebuah diskusi yang menarik. pkl (pedadang kaki lima) memang manusia yang juga butuh hidup. saya setuju dengan konsep tentang urban informality. fenomena pkl adalah bagian dari urban informality. sepakat dengan tulisan teman-teman diatas, bahwa tidak effektive menggusur pkl, karena akan memantik konflik.
kalau memang ide dari pak dede ini baik dan cocok untuk diterapkan dalam konteks indonesia, ajukan saja kepihak pemerintah agar diterjemahkan kedalam aksi nyata, agar jakarta tampil bersih dan indah dan para pkl tetap bisa berdagang dengan tertib dengan kesadaran penuh akan keindahan lingkungan. apa sih susahnya, tinggal dijalankan saja.

By: Udiot

Udiot — Tue, 08 Apr 2008 18:16:29 +0000

Pak Deden tulisan yang sangat menarik dan inspiratif, banyak pemikiran baru dan wawasan yang dapat saya gali disini. Terima Kasih.
Pak Harris komentar anda sederhana namun tetap berkelas, saya sangat menyukai gaya bahasa anda, salam kenal Pak. Terima Kasih
Ada beberapa poin yang menarik di atas yang menurut saya perlu dibahas lebih mendalam, seperti, lahirnya orang miskin perkotaan dan solusi untuk mengatasinya. Lalu Apakah Otonomi dan Pemekaran wilayah menjadi solusi untuk semua ini. Ini diperlukan sehingga orang awam seperti saya dapat mengerti lebih dalam bahasan tersebut di atas.
Jika PKL adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah konsep perkotaan, maka seharusnya “membasmi” mereka bukan solusi yang tepat. Tetapi di lain pihak, langkah dari pemerintah pusat/daerah untuk menertibkan para PKL dengan cara destruktif yang terkesan sangat arogan dan bodoh (sejujurnya saya adalah konsumen setia Pasar Poncol di kawasan Senen yang pada saat itu hadir untuk memberikan dukungan untuk pedagang disana Hehehe) telah menjadi harga mati dalam “membina” PKL. Karena Langkah destruktif dalam penertiban PKL di wilayah perkotaan adalah salah satu cara yang dinilai paling efektif dalam mensukseskan Perda.Walaupun akhirnya alokasi lahan dagang telah menjadi solusi yang mujarab bagi PKL di ibukota, tanpa harus menghancurkannya. Tetapi cara inipun dinilai tidak efektif dan memberatkan para pedagang, banyak cerita-cerita miring selain disebutkan Pak Harris di atas yang muncul dengan cara-cara Pemerintah menangani PKL. Memang sangat tidak adil menunjuk bahwa pemerintahlah aktor di balik munculnya masalah PKL di perkotaan. Karena kalau kita berpendapat bahwa pemerintah adalah dalang dibalik semua ini maka kita harus menarik garis lurus ke belakang bahwa sebab dari masalah ini semua adalah tidak tumbuh berkembangnya ekonomi dan pendidikan daerah penunjang perkotaan sehingga terjadi urbanisasi yang akhirnya melahirkan orang miskin perkotaan.Walapun pada kenyataannya asumsi seperti ini belom tentu benar, tapi secara umum akhirnya masyarakat mulai berani menyimpulkan pendapat bahwa ini semua gara-gara tidak adanya pola baku pembangunan di negara ini. Setiap ganti pemimpin, ganti konsep. Setiap ganti konsep, ganti pelaksana. Setiap ganti pelaksana, ganti cara. Setiap ganti cara, nambah persoalan baru.
Menurut saya permasalahan PKL harus dijjawab pemerintah pusat/daerah dengan cara yang dingin dan cerdas, disadari atau tidak PKL adalah mitra strategis pemerintah. Mereka adalah orang-orang yang berusaha ketika pemerintah telah melanggar Pasal 34 UUD ‘45, mereka adalah orang-orang yang berjuang ketika Pemerintah tidak dapat meyediakan jaminan sosial bagi mereka dan mereka adalah orang-orang yang berusaha dengan tidak mengharap belas kasih dari sesama, karena mereka berusaha. Jika selama ini PKL telah dijadikan alasan sebagai perusak perkotaan, bagaimana dengan Mall dan Gedung menjulang tinggi yang terus dibangun di wilayah perkotaan. Adakah jawaban pemerintah untuk ini semua?saya rasa tidak…bagaimanapun nantinya Mall-Mall dan Apartemen masih akan diresmikan oleh Kepala Negara, tetapi Mie Ayam di samping Komplek masih harus “Kucing-Kucingan” dengan Satpol PP.

By: ingki

ingki — Mon, 07 Apr 2008 15:18:19 +0000

Pemahaman informalitas perkotaan dalam menyikapi fenomena PKL tidak berarti banyak jika metode yang masih diagungkan adalah pendekatan dari atas ke bawah. Penyediaan ruang kota untuk mewadahi kegiatan PKL akan jadi jalan buntu jika ruang kota itu minim akses.

Jika ruang kota itu terpencil. Minim akses transportasi. Banyak bandit berkedok jagoan. Banyak jagoan pakai topeng bandit.

Tentu tak banyak pembeli hadir. Pasti, tak sedikit PKL akan kabur dan lebih memilih berdagang di pinggir-pinggir jalan utama.

Jalan yang banyak dilalui orang. Jalan yang jadi etalase kota.

Persis seperti penyediaan lokasi baru bagi pedagang sejumlah pasar tradisional yang terbakar dalam “ritual” kebakaran. Lokasi baru yang terpencil menyebabkan para pedagang itu memilih untuk bertransformasi jadi PKL.

Diperlukan pemahaman dan implementasi utuh metode partisipatif. Bukan sekadar “kita” yang menjadi penentu nasib PKL. Tetapi biarkanlah PKL itu menentukan apa yang terbaik menurut mereka. Dari sudut pandang mereka. Menggunakan pisau analisis mereka sendiri.

Biarlah pemerintah jadi regulator dan fasilitator saja. Dimanakah “kita” bisa mengambil peran? Paling baik tentu mencoba juga menjadi fasilitator itu.

Berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 8/2007 soal ketertiban umum, tersebutlah banyak sekali larangan bagi kaum miskin kota buat bernafas di Jakarta. Pasal 27, yang relevan dengan diskusi ini, menyebutkan larangan tegas segala bentuk usaha di jalan atau tempat umum.

Larangan bagi PKL untuk ada.

Padahal, tempat umum dan jalan adalah tempat orang-orang berkumpul. Artinya potensi pasar. Ada kemungkinan menangguk untung.

Bayangkanlah lonjakan angka kriminalitas jika Perda DKI Jakarta Nomor 8/2007 soal ketertiban umum ini diberlakukan secara keras dan tegas. Untunglah, dalam hal ini argumen klasik Pemrov DKI Jakarta soal keterbatasan personilnya bisa sedikit berguna.

Inilah, lagi-lagi, kegagalan pemerintah untuk menyerap fenomena yang terjadi pada kehidupan masyarakat di bawah kepemimpinan mereka. Tanpa metode partisipatif. Tidak pernah mendengar. Selalu saja jadi pihak pemutus kebijakan berdasarkan asumsi yang dibangun nyaris tanpa data.

Pasti, hanya kepastian soal modal dan komisi untung yang jadi bahan pertimbangan utama. Sebuah logika yang terlihat nyata saat banyak hipermarket dengan modal besar dan jaringan menggurita semakin merajalela di tengah kota. Mematikan banyak sekali pedagang tradisional yang berjuang sejak mula dengan akal dan dengkul sendiri.

Sekolah Chicago setidaknya mengajarkan pada kita soal pentingnya komitmen pemerintah, lokal atau nasional, dalam menyediakan berbagai kegiatan guna menekan tingkat kriminalitas. Seperti perkemahan musim panas dan kompetisi olahraga bagi kaum muda guna menekan tingkat kejahatan kota di Chicago.

Bedanya komitmen pemerintah pada solusi buat menekan angka kriminalitas seperti paparan di atas, mesti dilengkapi dengan dukungan finansial tanpa putus. Soalnya, kegiatan pembangunan komunitas seperti itu bukanlah hal yang bisa mendatangkan untung bagi pelakunya.

Nah, pada kasus PKL, tak perlu rasanya pemerintah terus menggelontor dengan jaminan ketersediaan finansial setiap waktu. Toh, jiwa yang bersemayam di setiap PKL sejati adalah pemahaman mereka akan konsep seorang entrepreneur.

Pengusaha.

Jadi, cukuplah pemerintah jadi fasilitator dan regulator. Selanjutnya biarkan PKL berinovasi.